TUGAS 5 PKN SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA

TUGAS  5  PKN

SISTEM PEMERINTAHAN  AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA

I.  Ciri-ciri sistem pemerintahan Afrika Selatan

1.      Afrika selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid

2.      Bentuk negara Afrika selatan adalah kesatuan

3.      Bentuk pemerintahan negara Afrika selatan adalah republik

4.      Sistem pemerintahan negara Afrika selatan adalah presidensial

5.      Parlemen  di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu, majelis nasional dan dewan nasional provinsi

6.      Setiap provinsi di Afrika Selatan memiliki satu penggubal UU negeri dan majelis eksekutif yang diketuai  oleh Perdana Menteri

7.      Presiden merupakan pemimpin partai mayoritas di parlemen

8.      Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

9.   Sistem pemilu secara perwakilan proporsional

10.  Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali dan rakyat yang berumur 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut

11. Pemilu terakhir pada April 2004, dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)

12.  Partai ANC bersama partai kebebasan Inkatha (6,97%) membentuk aliansi pemerintahan.

13.  Partai oposisi utama termasuk : Aliansi demokrat (12,37%), Demokrat bebas atau ID (1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik Kristen Afrika atau ACDP (1,6%)

14. Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan adalah 400

15. Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif

16. Sistem kepartaiannya multipartai

17.  Perdana menteri sebagai kepala eksekutif di masing-masing provinsi

18. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden

19.  Jumlah provinsi di Afrika selatan ada 9

20. Jumlah anggota dewan nasional adalah 310

II. Ciri-ciri sistem pemerintahan Australia

1.   Australia terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi

2.   Sistem parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat

3.   Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen

4.   Menteri bertanggungjawab penuh pada parlemen

5.   Kepala negara Australia adalah kepala negara inggris

6.   Australia merupakan negara persemakmuran inggris

7.   Australia memiliki konstitusi tertutulis/UUD

8.   UUD Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi

9.   Sistem pemerintahan Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal

10. Bentuk pemerintahan : monarki konstitutional

11. Sistem pemerintahan : parlementer

12. Bentuk negara : federasi

13. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori, lokal

14. Pemerintah Federal menerapkan hukum  yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain

15. Negara bagian Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia, western australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian capital territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan dan lalu  lintas, RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis

16. Pemerintah lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.

17. Pajak lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak  ini digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut biaya parkir.

18. Memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi 76 senator, dan sebuah dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota

19. Setiap negara bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling tertindih

20. Pemilihan anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat yang diperebutkan

21. Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam dewan adalah perdana menteri

III. Persamaan dan Perbedaan sistem  pemerintahan Afrika Selatan dengan Indonesia

No.	Keterangan	Sistem Pemerintahan Indonesia	Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
1.	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas	Kesatuan dengan 9 provinsi
2.	Bentuk pemerintahan	Republik	Republik
3.	Sistem pemerintahan	Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun
4.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh Majelis Nasional
5.	Legislatif atau parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR	Bikameral, terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi
6.	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi	Constitutional Court dan spreme court

IV. Persamaan dan Perbedaan sistem  pemerintahan Australia dengan Indonesia

No.	Keterangan	Sistem Pemerintahan Indonesia	Sistem Pemerintahan Australia
1.	Bentuk negara	Kesatuan dengan otonomi luas	federasi
2.	Bentuk pemerintahan	Republik	monarki konstitutional
3.	Sistem pemerintahan	Pesidensial untuk masa jabatan 5 tahun	parlementer
4.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat	menteri yang diangkat oleh parlemen
5.	Legislatif atau parlemen	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR	terdiri dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
6.	Yudikatif	Mahkamah Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi	Mahkamah agung australia dan pengadilan lainnya

V.   Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan sistem  pemerintahan Afrika Selatan dan Australia

·        Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan terkait

·        Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan

·        Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif

·        Badan ekskutif lebih stabil karena  tidak bergantung pada parlemen

·        Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden

·        Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet

·        Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri

·        Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu

·        Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

tugas 4

Tugas 4 PKn "10 Sikap Positif yang Nyata Dalam Kehidupan Anda Sesuai dengan Pancasila

1.     KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ø  Memberikan kebebasan orang lain memeluk agama dan keyakinan

Ø  Tidak menghina pemeluk agama dan keyakinan orang lain

2.       KEMAUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Ø       Menghargai harkat dan martabat manusia yang sederajat

Ø  Keluhuran budi, sopan santun dan susila

3.       PERSATUAN INDONESIA

Ø  Saling ketergantungan satu sama lain, tolong menolong, bekerja sama dengan orang demi kesejahteraan bersama

Ø  Menunjukkan kehidupan kebangsaan yang bebas, tidak memaksakan kehendak

4.       KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

o   Kedaulatan rakyat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

o   Hikmah kebijaksanaan melalui pikiran yang sehat, memusyawarahkan kepentingan bersama dan tidak memihak

o   Tanggung jawab berdasarkan hati nurani, ikhlas, dan amanah menjadi pejabat, pelayan publik

o   Mufakat atas kehendak rakyat bersama

5.       KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Ø      Perlakuan yang adil dalam berbagai kehidupan atau tidak diskriminasi

Ø     Menghilangkan politik dinasti (kekuasaan turun menurun; dari orang tua ke  anaknya)

Ø     Kamakmuran masyarakat yang berkeadilan, meratakan keadilan tanpa memandang status dan kepentingan

Ø  .Keseimbangan yang adil dalam antara kehidpan pribadi dan masyarakat